Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Dok/Man

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar turut angkat bicara terkait rencana lelang yang akan dilakukan pada 8-14 Desember 2022 terhadap 100 pulau tropis di Kepulauan Widi, di Halmahera Selatan. Informasi mengenai lelang tersebut sebagaimana dipublikasi di situs Sotheby's Concierge Auctions di New York, Amerika Serikat.

Politisi yang akrab disapa Gus Muhaimin ini mengingatkan kedaulatan Indonesia atas semua pulau yang ada di dalam garis pangkal kepulauan Indonesia adalah aset besar bangsa dan tidak boleh sedikit pun dimiliki bangsa lain, termasuk Kepulauan Widi.

"NKRI kita harga mati, milik Indonesia dan sudah sewajibnya kita jaga bersama. Jadi kalau ada kabar Kepulauan Widi dilelang, saya minta ini ditelusuri betul, dan pemerintah harus menjelaskan kepada publik secara terbuka apa yang sebenarnya terjadi," kata Gus Muhaimin, dalam keterangan resmi yang diterima Parlementaria pada Selasa (6/12/2022).

Menurut Gus Muhaimin, kabar mengenai adanya perjanjian dengan pihak ketiga atau swasta yang mengupayakan akselerasi pengembangan gugus Kepulauan Widi, harus secara detail disampaikan kepada publik. Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa ini juga menyampaikan, jika benar pulau itu dilelang dan akan dikonversi menjadi objek pariwisata, maka ia khawatir menimbulkan kerusakan dan dapat memutus komunitas lokal dan mengancam ekosistemnya.

"Sebaiknya dibiarkan saja alami, di sana (Kepulauan Widi) yang saya tahu ada hutan hujan, hutan bakau, dan terumbu karang yang merupakan rumah bagi kehidupan laut yang luas. Kalau diotak-atik bisa hilang itu semua," tegas Gus Muhaimin.

Ia pun mendorong pemerintah bersama aparat untuk menelusuri terkait lelang Kepulauan Widi melalui situs penjualan real estate asing, dan memastikan hal tersebut dapat ditemukan validitasnya. Legislator dapil Jawa Timur VIII itu juga mendorong pemerintah bersama aparat terkait untuk memastikan seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terjaga dengan baik dan tidak jatuh ke tangan asing.

"Semua kerjasama dalam hal apapun dengan pihak luar yang menyangkut kedaulatan wajib diketahui oleh masyarakat, tidak boleh ada yang disembunyikan. Dan kalau ternyata tidak sesuai aturan, apalagi sampai benar terjadi lelang pulau itu, Pemerintah harus tegas dong. Bukan cuma menjaga ya, tapi harus memberdayakan seluruh wilayah kita, agar memiliki nilai manfaat bagi bangsa" tutup Gus Muhaimin. (uc/rdn)